Dilansirdari Encyclopedia Britannica, jika harga bbm dan gas 3 kg diumumkan naik oleh pemerintah, maka permintaan akan bbm dan gas 3 kg akan menurun. Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Silvia Biasanya memasak menggunakan kompor gas. Karena pasokan gas terjadi kelangkaan maka Silvia beralih
Foto Presiden Joko Widodo Jokowi akan melanjutkan agenda hari ketiga kunjungan kerjanya di Provinsi papua, Kamis 1/9/2022. Jokowi dijadwalkan akan meninjau tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia PTFI. Dok Biro Pers Sekretariat Presiden Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo Jokowi akhirnya buka suara mengenai rencana pemerintah terkait kebijakan harga BBM. Jokowi menegaskan pemerintah masih mengkalkulasi kebijakan tersebut dengan prinsip tersebut sekaligus menepis anggapan yang sebelumnya beredar, di mana harga BBM subsidi akan mengalami kenaikan hari ini. Imbas dari kabar tersebut, masyarakat pun rela mengantre di sejumlah SPBU yang tersebar di Ibu Kota semalam. "BBM semuanya masih pada proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati," kata Jokowi, seperti dikutip, Jumat 2/9/2022.Jokowi sendiri tidak menjelaskan secara rinci kapan pemerintah akan menaikkan harga BBM. Jokowi hanya bilang bahwa kebijakan tersebut sampai saat ini masih terus dihitung dengan prinsip kehati-hatian."Masih dalam proses dihitung dengan kalkulasi kehati-hatian," tegas informasi, Kenaikan harga BBM, terutama bensin subsidi memang sudah pasti dilakukan. Pertanyaannya adalah kapan pemerintah akan memutuskan untuk menaikkan kenaikan harga terus ditunda, maka ekspektasi inflasi akan semakin tinggi. Masyarakt sudah mengetahui harga BBM bakal naik, tinggal urusan waktu. Jadi sudah ada ekspektasi harga-harga barang dan jasa akan ikut naik, meski harga BBM belum hasil Survei Konsumen keluaran Bank Indonesia BI, responden memperkirakan tekanan inflasi pada September dan Desember 2022 tiga dan enam bulan yang akan datang Ekspektasi Harga Umum IEH September dan Desember masing-masing tercatat sebesar 137,5 dan 138,5, atau meningkat dibandingkan 127,5 dan 132,1 pada bulan harga BBM belum naik tetapi harga barang dan jasa lain sudah naik karena ekspektasi harga BBM bakal naik, maka itu adalah sebuah kesia-siaan. Inflasi tetap akan tinggi, meski harga BBM belum BBM yang belum naik tentu bukan tidak membawa berkah. Inflasi mungkin tetap akan tinggi karena ekspektasi inflasi yang tinggi, tetapi sepertinya tidak setinggi kalau harga BBM benar-benar sudah yang terjaga adalah kunci untuk mempertahankan konsumsi rumah tangga. Jangan lupa, komponen ini adalah penyumbang terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Bruto PDB nasional. Saat konsumsi tumbuh, maka ekonomi Indonesia secara keseluruhan tentu akan informasi, sumber CNBC Indonesia yang mengetahui pembahasan kebijakan ini mengatakan bahwa pemerintah akan segera mengumumkan kebijakan kenaikan harga BBM, meskipun tidak akan dilakukan dalam waktu dekat."Kemungkinan tidak pekan ini," kata sumber tersebut saat berbincang dengan CNBC tersebut mengatakan, Presiden Joko Widodo Jokowi tidak akan mengambil keputusan secara terburu-buru. Pemerintah, kata dia, baru akan mengeksekusi kenaikan harga BBM setelah sebagian dana bansos sudah tersalurkan."Presiden ingin BLT tersalurkan terlebih dahulu sebelum ada kenaikan harga BBM," kata sumber lainnya yang mengetahui pembahasan kenaikan harga BBM sebelumnya mengatakan pemerintah akan menaikkan harga BBM Pertalite di kisaran Rp hingga Rp per liter dari harga yang saat ini diberlakukan sebesar Rp per hanya bensin Pertalite, harga bensin Pertamax juga dikabarkan akan mengalami kenaikan. Adapun saat ini bensin jenis RON 92 itu dipatok di harga Rp per liter di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU Indonesia. Artikel Selanjutnya Wapres Maruf Amin Akui Jokowi Tengah Godok Kenaikan Harga BBM cha/chaMenurutensiklopedia, Jika harga BBM diumumkan akan naik maka permintaan BBM akan . pada saat ini? jawabanya adalah turunJAKARTA, – Pemerintah berencana untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak BBM subsidi. Bahkan ada wacana kenaikan BBM subsidi hingga 30 persen. Hal itu sebagai upaya untuk mencegah jebolnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN. Saat ini APBN 2022 sudah mengakomodasi subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 502,4 triliun. Direktur Center of Economic and Law Studies Celios, Bhima Yudhistira menilai kenaikan harga BBM subsidi tidak hanya berdampak pada inflasi yang tinggi, tetapi juga meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia.“Dampak dari naiknya harga BBM jenis subsidi cukup luas, mulai dari inflasi umum yang tinggi bisa menyentuh 7 persen lebih jika kenaikan harga 30 persen, hingga naiknya orang miskin,” kata Bhima saat dihubungi Selasa 30/8/2022. Baca juga Hitungan Pengamat Harga Keekonomian BBM Subsidi yang Disampaikan Pemerintah Terlalu Tinggi... Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, Presiden RI Joko Widodo Jokowi akan mengumumkan kenaikan harga BBM Pertalite. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga beberapa kali mengungkapkan, jika harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan, akan membuat APBN jebol.“BBM subsidi dibutuhkan oleh petani untuk mengantar hasil panen ke pasar, hingga ke tangan konsumen. Artinya, BBM subsidi meningkat maka inflasi pangan akan naik signifikan. Data per Juli 2022, inflasi bahan pangan atau volatile food secara year on year sudah dobel digit, mendekati 11 persen. Itu berisiko sekali kalau ditambah naiknya harga BBM subsidi,” tambah Bhima. Di sisi lain, Bhima menilai kenaikan harga diperkirakan tidak berhenti pada BBM subsidi, tapi akan merambat ke berbagai jenis energi lainnya seperti elpiji 3 kg, kenaikan tarif listrik, dan bahkan potensi kenaikan BBM non subsidi seperti Pertamax. “Kenaikan harga BBM subsidi bisa merambat ke elpiji 3 kg yang gap harga keekonomiannya mencapai 70 persen dari harga subsidi. Pun demikian dengan listrik non subsidi yang berisiko alami kenaikan kembali. Sementara BBM jenis non subsidi mengikuti harga pasar, bukan tidak mungkin Pertamax akan naik ketika patokan ICP nya masih tinggi,” lanjut Bhima. Di sisi lain, Indonesia saat ini tengah mendekati tahun politik, sehingga ada banyak risiko yang tentunya harus dikaji lebih dalam oleh pemerintah terkait rencana kenaikan BBM bersubsidi. Gejolak politik juga sangat riskan terjadi, dan bisa berdampak pada seluruh pencapaian ekonomi selama ini. “Yang terburuk adalah risiko gejolak politik, dan berdampak terhadap seluruh pencapaian ekonomi. Konteks nya mendekati tahun politik, 2023-2024 dan itu sangat riskan. Ditambah kenaikan harga BBM akan memukul masyarakat kelas menengah dan bawah sekaligus. Bansos tidak bisa meng-cover semua lapisan yang terdampak. Akibatnya bisa menciptakan social unrest,” tegas dia. Baca juga Sri Mulyani Curhat Subsidi BBM Terus Membengkak dan Bebani APBN ItulahPenejelasan dari Pertanyaan Jika harga BBM dan gas 3 kg diumumkan naik oleh Pemerintah, maka permintaan akan BBM dan gas 3 kg akan? Kemudian, kami sangat menyarankan anda untuk membaca juga soal Perhatikan rangkaian listrik di atas, Jika saklar 2 dibuka dan saklar 1 ditutup, maka lampu yang akan tetap menyala adalah lampu nomor lengkap dengan kunci jawaban dan penjelasannya.
JAKARTA, - Pemerintah mengisyaratkan segera mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi berdasarkan pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada pekan lalu. Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo kemungkinan akan mengumumkan kenaikan harga bahan BBM subsidi Pertalite dan Solar pada pekan ini. Luhut mengungkapkan, harga BBM subsidi saat ini sudah membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN hingga Rp 502 triliun. "Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa bagaimana mengenai kenaikan harga ini BBM subsidi. Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian karena kita harga BBM termurah di kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," kata dia dalam Kuliah Umum Universitas Hasanuddin pada Jumat 19/8/2022. Baca juga Luhut Bilang, Jokowi Mungkin Umumkan Kenaikan BBM Minggu Depan Soal dampak kenaikan harga BBM subsidi ke inflasi, Luhut mengatakan, hal itu akan tergantung dari besaran harga kenaikan harga Pertalite dan Solar. Menurut dia, kebijakan kenaikan harga BBM merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengurangi beban APBN. Selain itu, pemerintah mengaku sudah melakukan upaya peralihan ke kendaraan listrik, penggunaan biofuel. "Jadi tadi mengurangi pressure ke kita karena harga crude oil naik yang sekarang kebetulan agak turun itu kita harus siap-siap karena subsidi kita kemarin Rp 502 triliun. Kami berharap bisa tekan ke bawah tadi dengan pengurangan mobil, motor ganti dengan listrik, kemudian B40, menaikkan harga Pertalite yang tadi kita subsidi cukup banyak dengan juga tadi Solar," papar dia. Meski kenaikan harga BBM hampir pasti, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, pemerintah masih mengkaji wacana tersebut. "Ini yang masih terus dipikirkan, jadi masih dalam penggodokkan. Masih dalam pembahasan, apakah akan dinaikkan apa tidak. Tapi bagaimana ini berjalan dengan baik," kata Ma'ruf dalam siaran pers, Sabtu 20/8/2022. Baca juga Wapres Keputusan Naikkan Harga BBM Bersubsidi Masih Dikaji Meski demikian, Ma'ruf mengakui bahwa subsidi BBM yang ditanggung pemerintah kini sangat besar, sehingga pemerintah perlu mengkaji wacana menaikkan harga BBM bersubsidi. "Nah, jadi kalau ada kenaikan-kenaikan lagi, ini memang supaya subsidi ini bisa sustain, bisa terus berlanjut," ujar Ma'ruf. DPR belum terima informasi Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa hingga hari ini belum ada usulan dari pemerintah yang disampaikan kepada DPR terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. "Yang pasti belum ada usulan dari pemerintah untuk kenaikan BBM," ujar Puan saat ditemui di Kompleks Gelora Bung Karno GBK Minggu, 21/8/2022. Puan yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP itu enggan menyampaikan sikap partainya terkait isu kenaikan harga BBM dia, keputusan untuk menaikkan harga BBM ada di tangan pemerintah pusat, bukan pihak legislatif, apalagi partai. "Kenaikan BBM itu kan yang memutuskan pemerintah, eksekutif, bukan legislatif, kita tunggu saja pemerintah nantinya menyikapi rencana tersebut seperti apa," kata Puan. "Yang pasti dalam pidato tanggal 16 yang lalu, kami DPR sudah menyampaikan agar pemerintah menggunakan APBN secara efektif, efisien, dan memprioritaskan kepentingan masyarakat," ucap dia. Baca juga Rencana Kenaikan Harga BBM, Inflasi, dan Solusi yang Bisa Ditempuh... Anggota Komisi I DPR RI Ahmad Muzani meminta pemerintah untuk tidak menaikan harga BBM bersubsidi di saat masyarakat sedang optimistis meningkatkan perekonomian akibat pandemi Covid-19. Muzani berpendapat, kenaikan BBM ini akan menimbulkan terjadinya kenaikan inflasi yang dapat membuat harga bahan pokok ikut meningkat. “Setelah berhasil lewati keterpurukan, masyarakat berharap harga pokok dan harga BBM tidak mengalami kenaikan. Meskipun kami menyadari bahwa anggaran subsidi BBM saat ini telah mencapai jumlah yang fantastis, yakni sebesar Rp 502 triliun,” ujar Muzani dalam keterangan pers yang diterima oleh di Jakarta, Jumat 19/8/2022. Sekretaris Jenderal Sekjen Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Gerindra itu berharap, pemerintah mampu meningkatkan pendapatan negara melalui hal lain, misalnya lewat pajak, retribusi, dan penerimaan negara bukan pajak PNBP secara signifikan untuk tahun yang akan datang. “Jalan satu-satunya untuk tidak menaikan harga BBM adalah pemerintah harus mempertimbangkan segala opsi dalam menghadapi situasi seperti ini. Selain itu, pemerintah juga harus cermat dalam mendapatkan sumber-sumber pendapatan negara,” kata Muzani. Isyarat-isyarat dari Jokowi Sebelum wacana kenaikan harga BBM menguat, Presiden Jokowi sudah kerap kali menyinggung soal besarnya subsidi BBM yang ditanggung negara. Baru-baru ini, presiden mengatakan, ada subsidi yang jumlahnya sangat besar untuk bisa menahan agar angka inflasi Indonesia tidak tinggi. Baca juga Selain Menaikkan Harga BBM Subsidi, Pemerintah Juga Percepat Penggunaan B40 dan Kendaraan Listrik Presiden menekankan bahwa subsidi yang besar juga berdampak kepada ketahanan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. "Sekali lagi, kita semuanya harus melihat angka-angka inflasi. Karena angka inflasi yang berada di angka 4,9 persen tadi itu masih didukung oleh ketidaknaikan, tidak naiknya harga BBM kita, Pertalite, Pertamax, solar, LPG, listrik, itu bukan harga yang sebenarnya, bukan harga keekonomian," ujar Jokowi dalam rapat pengendalian inflasi di Istana Negara, Kamis 18/8/2022. "Itu harga yang disubsidi oleh pemerintah yang besarnya, itung-itungan kita di tahun ini subsidinya Rp 502 triliun. Angkanya gede sekali. Ini yang harus kita tahu, untuk apa untuk menahan agar inflasinya tidak tinggi," ujar dia. Namun, Jokowi mengingatkan, besarnya subsidi tidak selamanya mampu ditanggung APBN. Presiden menyebutkan, pemberian subsidi untuk BBM ini akan kembali dihitung oleh Menteri Keuangan. "Apakah terus menerus APBN akan kuat? Ya nanti akan dihitung oleh menteri keuangan," tutur Jokowi. Baca juga Diminta Jokowi Turunkan Harga Tiket Pesawat, Ini 3 Jurus yang Disiapkan Menhub Sementara itu, Pada 7 Juli 2022, presiden juga menyinggung soal kemampuan APBN dalam menanggung subsidi BBM di Tanah Air. Jokowi pun memberikan gambaran jika APBN tidak mampu lagi menanggung subsidi tersebut. Menurutnya, kenaikan harga BBM kemungkinan dapat terjadi sebagaimana kondisi di sejumlah negara."Harga bensin kita masih karena apa ? disubsidi oleh APBN. Jangan tepuk tangan dulu, ini kita masih kuat dan kita berdoa supaya APBN tetap masih kuat memberi subsidi," ujar Jokowi di tengah-tengah sambutannya dalam rangka Hari Keluarga Nasional 2022 di Medan. "Kalau APBN sudah tidak kuat mau gimana lagi? Ya kan? Kalau BBM naik, ada yang setuju?" ucap dia. Pertanyaan tersebut mendapat respons langsung dari masyarakat Medan yang hadir di acara itu. Warga yang hadir pun kompak menjawab "Enggaaak,". "Pasti semua akan ngomong tidak setuju," timpal Jokowi. Baca juga Jokowi dan 3 Menteri Beri Sinyal Kenaikan Harga BBM Subsidi, Ini Respons Pertamina Dia lantas menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya masih melakukan impor untuk separuh dari kebutuhan minyak untuk Indonesia, sehingga, apabila harga minyak di luar naik, Indonesia harus membayar lebih banyak untuk harga impor tersebut. Menurut Jokowi, kenaikan harga jual minyak dunia ini dipengaruhi oleh perang Ukraina-Rusia dan juga kondisi pandemi. Dia mengungkapkan, saat masih normal, harga minyak dunia 60 dollar AS per barrel. Sementara itu, saat ini harganya naik menjadi 110-120 dollar AS per barrel. "Sudah dua kali lipat, hati-hati. Negara kita ini, kita masih tahan untuk tidak menaikan yang namanya Pertalite. Negara lain yang namanya BBM, bensin itu sudah di angka di Jerman," ujar dia. Tidak hanya sekali itu saja Presiden Jokowi menyinggung soal subsidi negara terharap harga jual bensin. Pada Maret 2022 lalu, Jokowi pernah menjelaskan soal setiap negara di dunia yang menghadapi kesulitan karena melonjaknya harga minyak dunia. Lonjakan harga minyak dunia dipicu pasokan global yang semakin ketat. Baca juga Pertamina Patra Niaga Jamin Pasokan BBM Aman Ia menyampaikan, harga minyak dunia saat itu sudah bergerak di atas 100 dollar AS per barrel, melonjak dua kali lipat dari harga normal yang sekitar 50-60 dollar AS per barrel. Kondisi ini membuat sejumlah negara menaikkan harga BBM. Jokowi menilai kenaikan harga BBM menjadi isu yang sensitif di Indonesia. Lantaran, ketika terjadi kenaikan harga BBM, meski tidak lebih besar dibandingkan negara lainnya, pasti memicu gelombang demonstrasi. Kemudian pada April 2022, presiden menyatakan, pemerintah terus berupaya keras agar harga BBM jenis Pertalite tidak naik dari angka Rp per liter yang berlaku saat ini. Lalu pada 21 Juni 2022, Jokowi pernah pula menyinggung besarnya subsidi yang diberikan negara agar harga jual bensin tetap murah untuk masyarakat. Menurut Jokowi, subsidi yang diberikan negara agar harga bensin tetap rendah sangat besar. Dia lantas menyampaikan perhitungan bahwa besar total subsidi yang diberikan negara tersebut bisa digunakan untuk biaya pembangunan Ibu Kota. "Di Singapura bensin sudah Rp Jerman sudah Rp di Thailand sudah Rp kita masih Rp tapi ini yang harus kita ingat, subsidi kita ke sini bukan besar, tapi besar sekali. Bisa buat bangun ibu kota satu. Karena angkanya sudah Rp 502 triliun," kata dia. Baca juga Harga BBM Subsidi Bakal Naik, YLKI Khawatir Pangan Mahal Jokowi menekankan, kondisi seperti ini harus dipahami semua pihak. Sebab, belum bisa dipastikan sampai kapan negara bisa bertahan dengan subsidi sebesar itu. "Kalau kita enggak ngerti angka-angka, kita enggak merasakan betapa besarnya persoalan saat ini. Membangun ibu kota itu IKN Rp 466 triliun. Sementara anggaran ini untuk subsidi," ujar Presiden. "Tapi ini enggak mungkin tidak disubsidi sebab akan rame. Itungan sosial politiknya juga kita kalkulasi," kata dia. Meskipun kerap kali mengeluhkan besaran subsidi BBM yang tinggi, Presiden Jokowi pun sempat menyatakan menjamin pemberian subsidi bahan BBM tetap berlanjut hingga akhir 2022. Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu sejumlah pemimpin redaksi di Istana Kepresidenan pada 13 Juli 2022. "Presiden mengatakan kita sekarang ini dijamin pemerintah sampai akhir tahun subsidi BBM akan terjaga," ujar Pemimpin Redaksi Berita Satu Primus Dorimulu usai pertemuan. "Nah subsidi BBM, subsidi energi kita sudah di atas Rp 500 triliun. Jadi banyak sekali kita punya subsidi energi BBM dan listrik. Itu pemerintah sudah komitmen untuk subsidi," kata dia. Baca juga Dikabarkan Bakal Naik, Cek Harga BBM Saat Ini Terkait subsidi itu akan berlanjut pada 2023 atau tidak, hal tersebut masih akan dilihat perkembangannya. Sebab, apabila harga berbagai komoditas turun, maka harga minyak dunia juga akan ikut turun. "Bagaimana ke depan 2023? Apakah subsidi akan dilonggarkan atau tidak lihat nanti, tapi kalau harga komoditas dunia turun, harga minyak dunia turun, maka harga BBM akan turun juga," jelas Primus yang juga anggota Forum Pemimpin Redaksi itu. "Kita harapkan ketegangan Rusia dan Ukraina mereda, akan sangat membantu ekonomi kita. Presiden yakin kita di atas rata-rata," ujar dia. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Dilansirdari Ensiklopedia, jika harga bbm dan gas 3 kg diumumkan naik oleh pemerintah, maka permintaan akan bbm dan gas 3 kg akan menurun. Baca Juga : Kerja paksa yang diberlakukan Pemerintah Belanda pada rakyat Indonesia dinamakan? JAKARTA, - Permintaan bahan bakar minyak BBM di berbagai daerah Indonesia mulai merangkak naik, seiring dengan terus direlaksasinya aturan pembatasan pergerakan oleh pemerintah. PT Pertamina Patra Niaga mencatat, dibandingkan periode awal PPKM, saat ini permintaan BBM ritel meningkat 8 persen, industri pertambangan meningkat 35 persen, industri perkebunan 26 persen, sektor migas 21 persen, dan industri lainnya mencapai 17 juga Harga BBM Pertamina dan Shell Ada yang Turun, Mana Lebih Murah? Pjs. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, konsumsi BBM sektor ritel Pertamina secara nasional pada kuartal III-2021 mencapai 34 juta kilo liter KL, meningkat hingga 6 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Rinciannya, untuk BBM jenis bensin atau gasoline, meningkat sekitar 4 persen, dan untuk diesel atau gasoil bahkan mencapai 10 persen. "Bahkan untuk solar subsidi konsumsi harian sejak September mengalami peningkatan 15 persen dibandingkan rerata harian di periode Januari sampai Agustus 2021," kata Irto, dalam keterangannya, Minggu 17/10/2021. "Kenaikan signifikan terjadi di beberapa wilayah seperti Sumatera Barat dan Sumatera Utara serta Riau," tambah dengan kenaikan konsumsi tersebut, subholding Pertamina itu berusaha memastikan stok dan penyaluran BBM, dan melakukan penambahan solar sudsidi di beberapa wilayah yang mengalami peningkatan konsumsi secara signifikan. Baca juga Ada Penurunan, Simak Harga BBM Pertamina Terbaru "Seperti Sumatera Barat sebesar 10 persen, Riau 15 persen, dan Sumatera Utara 3,5 persen," ujar Irto. Untuk stok dan penyaluran BBM non-subsidi seperti Dexlite, Pertamina Dex, Pertamax, dan Pertalite, Pertamina, Pertamina Patra Niaga memastikan dalam kondisi aman. Irto menjelaskan, selain berkoordinasi dengan pihak terkait, Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk menyalurkan solar subsidi dengan tepat sasaran sesuai dengan Peraturan Presiden Perpres 191/2014. Ia bilang, jika lembaga penyalur atau SPBU terindikasi dan terbukti terjadi penyelewengan Pertamina tidak segan memberikan sanksi tegas. "Hingga Oktober, terdapat 91 SPBU yang tersebar diseluruh Indonesia yang telah diberikan sanksi berupa penghentian suplai atau penutupan sementara, maupun sanksi seperti penggantian selisih harga jual solar subsidi akibat melakukan penyaluran yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku," ucap dia. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. jikaharga bbm diumumkan akan naik maka permintaan bbm akan Jakarta, - Untuk menghadapi dampak kenakan harga komoditas energi terhadap harga bahan bakar minyak BBM dan listrik, pemerintah menyiapkan skenario dengan memanfaatkan cadangan dana program Penanganan Covid Pemulihan Ekonomi Nasional PC PEN sebesar Rp 18 triliun sebagai bantalan berupa bantuan sosial. “Apabila guncangan harga terutama kalau harga BBM atau listrik kemudian tidak bisa tertahan, dan harus dilakukan suatu adjustment, maka perlu suatu bantalan sosial tambahan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta Kita belum lama ini. Dia menegaskan, pemerintah tetap memperhatikan dan melakukan antisipasi bila terjadi kenaikan harga komoditas. Pengelolaan APBN dilakukan secara hati-hati agar beberapa tujuan nasional tetap terjaga yaitu pemulihan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja lagi, penurunan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang sehat, yang kemudian disertai stabilitas dari sisi harga. “Dengan demikian, berbagai indikator kemajuan dari pembangunan tetap bisa kita capai,” ucap Sri Mulyani. Sementara Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan tahun ini, pemerintah sudah menganggarkan tambahan anggaran, sehingga subsidi APBN menjadi Rp 502 triliun. Saat mengajukan tambahan subsidi ke Badan Anggaran DPR, Kemenkeu menggunakan dasar perhitungan harga ICP US$ 100 per barel, kurs rupiah Rp dan perkiraan volume konsumsi 15,1 juta kiloliter solar dan pertalite 23,1 juta kiloliter. “Volume konsumsi sudah sekitar angka yang kita asumsikan yaitu 15,1 juta kiloliter untuk solar dan 23,1 juta kiloliter untuk pertalite. Ini akan terus diwaspadai, mudah-mudahan bisa kita mengelolanya dengan baik terutama untuk volume konsumsi,” jelas Isa. Dia mengatakan bahwa sejalan dengan permintaan tambahan anggaran untuk subsidi dan kompensasi, pihaknya juga mendapatkan tambahan anggaran Rp 18 triliun. Namun, pemerintah tetap akan mengkaji waktu yang tepat untuk pemberian bansos melalui anggaran tersebut. “Kami akan kita cermati kapan waktu yang tepat untuk memberikan tambahan bansos, tetapi anggarannya sudah tersedia, mudah-mudahan cukup untuk merespons kenaikan harga yang terjadi sampai akhir tahun,” kata Isa. Kemenkeu meminta BPH migas dan Pertamina agar bisa menerapkan berbagai kebijakan untuk mengendalikan konsumsi BBM. Pada saat yang sama, Kemenkeu tetap mencermati kondisi kurs dan harga ICP. Isa berharap agar harga komoditas bisa stabil hingga akhir tahun dan konsumsi BBM di masyarakat tetap terjaga. “Kita akan dukung Pertamina untuk bisa mengendalikan konsumsi dengan menerapkan kebijakan yang tepat pada waktunya,” ucap Isa. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan, kenaikan subsidi energi terjadi karena kombinasi dari kenaikan subsidi energi dan konsumsi BBM oleh masyarakat. Menurut Suahasil, kenaikan konsumsi merupakan wujud pemulihan ekonomi domestik. Pada kuartal II 2022, konsumsi rumah tangga tumbuh sangat impresif yaitu 5,51%. “Ini terjadi pemulihan ekonomi dan ada harga yang harus dibayar terutama untuk energi dasar seperti solar, pertalite, dan LPG 3 kg,” ujarnya. Saksikan live streaming program-program BTV di sini Pembatasan Pembelian Pertalite dan Solar Rugikan Masyarakat EKONOMI Pertamina Imbau Bayar BBM Secara Nontunai Untuk Urai Antrian EKONOMI Puncak Mudik 2023, Pertamina Catat Kebutuhan BBM di Jateng Melonjak 78% NASIONAL Menteri ESDM Cek Ketersediaan dan Layanan BBM di Tol Semarang-Solo NASIONAL Pertamina Jamin Stok BBM dan LPG di Jawa Timur Aman Selama Mudik Lebaran 2023 NUSANTARA Rangkaian Kereta Pengangkut BBM Anjlok di Sidoarjo NUSANTARA